Edukasi

Industri Hiburan Sebagai Candu Dalam Kehidupan Masyarakat

Sekarang ini, ditengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, bisa dipastikan orang selalu meyempatkan diri untuk melakukan kegiatan yang sifatnya hiburan, seperti : membaca, baik itu  novel, cerpen, majalah, koran, tabloid, atau bahkan membaca melalui situs-situs online. Setiap hari  juga, hampir bisa dipastikan sebagaian besar orang menyempatkan diri untuk menonton acara-acara kesayang kita di televisi. Kebanyakan dari mereka, hampir tidak bisa dipisahkan dari musik kesayangannya. Sebagain orang akan selalu menyempatkan diri mendengarkan lagu-lagu kesayangannya entah itu lewat handphone atau lewat MP 3 Player.  Bahkan, ada orang yang kemana-mana selalu bawa hadset agar dia bisa mendengakan lagu-lagu kesayangannya dimanapun ia berada. Semua kegiatan yang orang-orang lakukan: membaca, menonton, dan mendengarkan musik, merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan hiburan.

Semua orang menyadari kalau apa yang  mereka lakukan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan merka akan informasi dan hiburan. Sebagian besar cara yang mereka lakukan untuk medapatakan hiburan adalah melalui televisi. Telavisi menyajikan berbagai macam hiburan, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu.

Sebagian besar orang menganggap hiburan sebagai sesuatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Sehingga, karena sebagian besar4 hiburan disajikan oleh televisi, maka orang menganggap kalau menonton televisi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Hal ini membuat banyak orang yang persepsinya dipengaruhi oeh televisi. Karena begitu kuatnya pengaruh televisi, televisi bisa mempengaruhi persepsi orang mengenai kehidupan. Dengan banyaknya acara hiburan di televisi atau hampir semua acara di televisi di sajikan dengan cara yang menghibur, membuat orang mempersepsikan kalau hidup itu mamang sudah seharusnya menghibur dan menyenangkan.

Sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali dari mereka yang menyadari kalau mereka sedang berada dalam sebuah Industri yang sangat besar, menjadi bagian dari industri tersebut tanpa mereka sadari. Industri yang dimaksud masksud disini bukanlah Industri Musik, Indutri Film, atau Industri Percetakan. Industri yang dimaksud disini adalah Cultural Industry dan khususnya lagi adalah Entertainment Industry.

Cultural Industry mungkin  bagi yang mempunyai latar belakang ilmu sosial sudah pernah mendengar istilah ini. Namun, bagi yang tidak mempunyai latar belakang ilmu sosial masih kurang akrab dengan istilah tersebut. Mungkin banyak yang masih beratanya-tanya,  Apa sebenarnya yang dimaksud dengan cultular Industry ? Indutry apa itu? Produk seperti apa yang diproduksi Industri tersebut?

Cultural Industry merupakan sebuah industry yang sekarang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kalau dilihat daridefinisinya cultural Indusry adalah ”refers to businesses involved in the production, sale, distribution and creation of works of creativity”. Jadi kalau kita lihat dari definisi tersebut cultural industry itu hampir sama dengan sebuah bisnis yang melibatkan proses produksi, penjualan, distribusi, dan menciptakan pekerjaan dari kreatifitas.

Salah satu bagian dari Cultural Industry atau Industri Budaya yang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah Entertainment Industry atau Industri Hiburan. Industri Hiburan merupakan bagian dari Industri Budaya yang sudah berkembang dengan pesat dan terus mengalami perkembagan sampai dengan detik ini.  Industri Hiburan merupakan “karya kreatif yang dipersepsikan sebagai memiliki fungsi utama untuk menghibur atau dimanfaatkan konsumen sebagai hiburan”. Jadi kalau kita lihat dari definisinya ada dua point penting : yang pertama Industri Hiburan adalah sebagai sebuah karya yang kreatif dan yang kedua adalah Industri hiburan dipersepsikan sebagai sesuatu yang memiliki fungsi utama untuk menghibur. Jadi kalau menurut defini tersebut karya yang tidak kreatif dan tidak mempunyai fungsi utama untuk meghibur tidak termasuk dalam Industri Hiburan.

Untuk membahas mengenai, Apa saja karya kretif atau produk yang termasuk dalam Industry Hiburan ? saya akan menjelaskan sejarah perkembagan dari Industri Hiburan Ini sendiri, mulai dari kemuncuannya hingga sekarang ini.

Printing Press Gutenberg

Munculnya budaya dan hiburan sebagai indutsri sebenarnya di awali dengan penemuan printing press oleh Johannes Gutenberg.  Penemuan printeng press oleh Gutenberg ini menjadi  tongak dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penemuan priting press tersebut membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Dengan menggunakan prenting press orang bisa melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah. Misalnya, orang bisa mencetak gambar, sebagai penganti gambar yang dibuat dengan cara dilukis.

Jadi dapat disimpulkan kalau produk dari Industri Hiburan pertama kali adalah printing press yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Pada saat itu, printing press menjadi komoditas massal dan diproduksi, kemudian di distribusikan secara  masal untuk di jual di kalangan masyarakat. Kemudian produk kedua dari Industri Hiburan adalah gambar hasil cetakan dari hasil penemuan priting press orang kemudian bisa mencetak gambar. Gambar hasil cetakan ini sama dengan gambar hasil lukisan, sama-sama memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi. Sehingga, orang pun memproduksi gambar hasil cetakan, kemudian di distribusikan, dan di jual kepada masyarakat luas.

Buku

Kemudian perkembangan produk karya kreatif yang termasuk daalam Indutri Hiburan adalah buku. Buku tadinya hanya terbatas untuk kaum elit dan hanya membahas mengenai hal-hal yang subtansial dan serius. Dimana buku yang pertama kali di cetak adalah Injil(1453). Pada abad 17-19 berkembang tidak hanya buku-buku mengenai agama, tetapi sudah mencakup buku-buku mengenai pengetahuan, politik, filsafat, dan sastra. Namun setelah di temukannya printing press oleh Gutenberg buku kemudian bisa diproduksi secara massal. Dan akhirnya buku tidak lagi hanya terbatas untuk kalangan elit saja tetapi juga untuk kalangan masyarakat luas.

Kemudian, pada tahuan 1830 dari segi isinya buku juga banyak mengalami perkembangan. Buku tidak lagi hanya membahas hal-hal yang subtansial dan serius, tetapi juga sudah membahas hal-hal yang ringan dan mudah untuk di cerna, yang sifatnya adalah untuk menghibur. Pada saat itu sudah muncul buku-buku seperti : paparback novel, chapbooks. Kemudian terus berkembang, hingga akhirnya pada abad 20 sudah ada komik sebagai buku yang sifatnya menghibur.

Namun tidak hanya sampai disitu, buku terus mengalami perkembangan hingga saat ini dan akan terus mengalami perkembangan kedepannya. Sekarang, sudah muncul buku mengenai mengenai sesuatu yang sedang populer dalam kehidupan masyarakat, bisa buku mengenai artis, serorang tokoh, atau mengenai hal-hal kejadian yang unik, lucu, dan membahas yang remeh-temeh yang sifatnya untuk memberikan hiburan. Buku-buku yang ada sekarang semakin menonjolkan sisi hiburannya. Bahkan buku-buku akademis, buku-buku mengenai agama sudah ditulis dengan cara yang menghibur dan bahasa yang ringan dan mudah dipahami.

Koran dan Majalah

Koran mulai muncul sebagai produk Industri Hiburan sekitar abad 18. Pada awalnya korang yang terbit hanyalah korang mengenai politik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada abad 19 koran sudah memuat hal-hal yang berhubungan dengan seks, skandal, feature, dan human-interest. Pada pertengahan abad 19 juga sudah muncul majalah perempuan yang memuat isi mengenai gaya hidup dan kisah kehidupan. Pada abad 20, sudah muncul yellow jurnalism dan tabloids. Sekarang kita sudah bisa melihat banyak sekali buku-buku yang dibuat untuk tujuan menghibur: novel, komik, majalah, tabloid, koran.  Dari setiap jenisnya sekarang sudah banyak sekali variasi, spesifikasi, dan klasifikasi. Bahkan sekarang sudah ada koran lampu hijau, majalah playboy, dan masih banyak lagi. Buku-buku tersebut ada yang terbit setiap satu minggu sekali, satu bulan sekali, tiga bulan sekali, bahkan ada yang terbit setiap hari seperti koran.

Sekarang bisa dilihat bagaimana perkembagan korang dan majalah sekarang. Kebanyakan isi dari koran maupun majalah sekarang lebih banyak mengangkat hal-hal seputar, gaya hidup, kesih kehidupan artis, kriminalitas, seks, hal-hal yang mistik, yang sifatnya remeh-temeh dan sensasional.

Radio

Kemudian, radio, sejak awal kemnculannya  radio sudah meruakan  produk dari Indutri Hiburan. Dari awal kemunculan radio memang sudah bersifat komersial, walaupun ada radio public seperti yang ada di eropa. Arena memang sudah sejak awal bersifat komersial, maka hal ini berimplikasi pada isi dari radio tersebut, yaitu mengenai hiburan. Radio harus menyajikan hiburan agar bisa menarik orang untuk mendengakannya. Karena kalau banyak orang yang mendengarkannya maka, radio tersebut akan mendapattkan pengiklan, yang akan menghasilkan keuntungan.

Musik

Musik dimulai ketika ditemukannya phonograph di ahkir abad 19. Sejak awal kemunculannya musik memang sudah ditujukan untuk komersial. Musik kemudian  menjadi media yang menumbuhkan beragam genre musik: pop, jazz, rock and roll. Karena bersifat komersial, berarti harus mengasilkan keuntungan. Maka dalam logika industri harus ada poduksi secara terus-menerus, dan supaya biaya produksinya rendah harus ada selera yang sama di dalam msayarakat. Oleh sebab itu, secara tidak lamnngsung Industri harus mencipatakan suatu standar menegai musik. Sekarang kita lihat bagaimana indutri musik di Indonesia, musik-musik yang muncul seragam, dan hampir dengan format yang sama. Hal ini buknlah suatu kebetulan yang tidak disengaja, ini adalah cara industri untuk mencipaptakan keseragaman, ddan akhirnya menciptakan kepatuhan bagi para produsen musik.

Film

Film mulai muncul sebagai produk Industri Hiburan setelah ditemukannya Kinetoscope di akhir abad 19, pada awalnya hanya bisa digunakan untuk menonton film secara individual. Kemudian pada abad 20 fil sudah ditayangkan di teahter atau biaskop, biasanya film yang di sajikan adalah film cerita. Kemudian film terus mengalami perkembangan dan menjadi Indusri Hiburan, terutama sejak munculnya fim Hollywood, dimana film Hollywood ini merupakan film-film pop.

Sampai dengan sekarang film terus berkembang menjadi  Industri Hiburan. Kita bisa melihat fil-film yang muncul sekarang, hampir semua film yang ada sekarang menyajikan hal-hal yang tidak jauh dari kekerasan, seks, hal-hal yang lucu, mistik. Kalaupun ada film-film yang masih memiliki kulaitas yang bagus,dalam artian lebih mementingkan kualitas dan isi film,  itu hanya sedikit sekali. Kita lihat bagaimana perfilman Indonesia sekarang, hampir sebagian besar film yang muncul adalah film sek horor. Bisa dilihat kalau yang dikedepankan dalam film-film tersebut bukanlah isi yangg berkualitas, tetapi bagaiman supaya orang bisa tertarik. Dan akhirya film itu bisa laku terjual, sehingga bisa mendatangkan kenutungan bagi produsem film.

Televisi

Televisi pertama kali berkembang di Ameerika serikat setelah prang dunia ke dua. Sama seperti radio, sejak awal kemunculannya telvisi sudah bersfat komersial, walaupun di eropa televisi awalnya lahir sebagai lembaga penyiaran public. Karena bersifat komersial  tentu saja televisi harus mampu menarik perhatian orang banyak. Hal ini berimplikasi pada isi dari program yang di tayangkan oleh televisi. Akibatnya isi tayangan televisi harus merupakan hal-hal yang bisa menghibur bagi orang.

Kita bisa melihat sekarang, acara-cara televisi yang ada di Indonesia. Sebagian besar acara yang ada adalah acara-acara entertainment, mulai dari, infotaiment, gosip, senitron , kuliner. Bahkan, program-program berita yang seharusnya ditayangkan dengan serius, sekrangpun sudah dikemas dengan cara yeng menghibur. Di mana hal ini dilakukan dengan mengurangi subtansi dari berita itu sendiri, misalnya dengan lebih menekankan paga gambar atau vedio.

Kemudian bisa dilihat bagaimana sekarang televisi menampilakan berita-berita, lebih pada nilai hiburanya, misalnya berita mengenai anggota DPR yang sedang megadakan rapat, yang diangkat adalah anggota DPR yang ngantuk dan tertidur, kemudian keributan anggota DPR ketika sedang rapat, bukan mengenai subtansi mengenai apa yang di bahas oleh DPR. Padahal subtansi mengenai apa yang sedag di bahas itulah yang seharusnya harus disampaikan televisi kepada masyarakat, karena itu yang memiliki nilai informasi. Tetapi kareana logika yang digunakan adalah logika industri, maka yang lebih ditonjolkan oelh televisi adalah hal-hal yang menghibur, hal-hal yang sensasional.

Itulah produk-produk dari Industri hiburan mulai dari awal kemunculannya, bagaimana perkembangannya mengikuti logika industri sampai dengan hari ini. Semua orang sekarang ini, sudah barang tentu pasti membutuhkan itu semua, baik itu buku, majalah, koran, radio, muasik, televisi.

Apa yang menjadi masalah dengan adanya industry hiburan ini, kuhusnya televisi yang merupakan industry hiburang yang paling pesat perkembangannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tulisan ini, sekrang banyak orang yang merasa tidak bisa dipisahkan dari hiburan dalam kehidupan mereka. Dengan banyaknya hiburan yang disajikan dalam logika industry, membuat orang menganggap kalau hiburan itu merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mereka akan menganggap kalau memang seharusnya begitu. Orang akan menganggap kalau hidup itu harus menghibur dan menyengkan, bukan memikirkan hal-hal yang berat atau subatansial.

Akan tetapi bukan hal itu yang ingin saya tekankan dalam tulisan ini. Yang ingin saya garis bawahai disini adalah ketika budaya, terutama hiburan sebagai bagian dari budaya di kelola dalam logika industry. Maka budaya dan hiburan akan di produksi secara masal dan dengan cara yang menarik, sensasional, dan akan dipasarkan dengan berbagai macam cara agar disukai oleh masyarakat. Hiburan akan dipasarkan layaknya sebuah produk yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga, orang akan terpengaruh dan menganggap kalau mereka memang membutuhkan hiburan tersebut.Ini seperti menyajikan kesadaran palsu bagi orang-orang.

Lebih lanjut lagi karena apa yang di tayangkan di televisi dan berbagai media lainnya sekarang semuanya disajikan dengan cara yang menghibur. Orang akan menganggap kalau seharusnyya hidup ini harus menghibur dan mereka harus selalu senang, hidup tidak boleh mengalami kesulitan. Akibatnya, orang akan lebih menyukai hal-hal yang bersifat hiburan, remeh temeh. Orang lambat laun tidak lagi menyukai hal-hal yang subtansial. Hiburan akan sekarang dan kedepannya kan menjadi candu dalam kehidupan masyrakat.

Akibatnya ketika mereka mengalami hal-hal yang berat dan tidak menyengkan di dalam kehidupan yang sebenarnya, mereka akan kembali untuk melihat produk-produk Industri Hiburan. Misalnya, ketika orang habis terkena msalah di tempat ia bekerja, maka ia kan merasa stress dan ia merasa membutuhkan hiburan, agar ia bisa melupakan permaslahan yang dihadapi dalam kehidupan nyatanya. Orang tersebut membutuhkan hiburan agar ia bisa merasa senag dan melupakan permsalahnnya. Dengan demikian kalau dilahat Industri Hiburan ini seperti candu.

Ketika orang menerima apa yang disampaikan produk-produk industri hiburan (melalui buku, radio, film, televisi, majalah, koran, dll) secara gambalang, maka akan terbantuk realitas dunia kedua mengenai kehidupan, bahwa kehidupan itu harus menyengkan, harus merasa terhibur, tidak harus melakukan hal-hal yang sulit. Dan ketika realitas sebananya tidak sama dengan realitas dunia dunia kedua yang terbentuk, maka orang akan merasa ia membutuhkan hiburan, agar ia bisa merasa senang dan melupakan permaslahan yang dihadapi.

Dengan kata lain hiburan akan menjadi cara orang untuk lari dari masalah(candu), lari dari kenyataan kalau hidup itu butuh perjuangan, kalau dalam kehidupan itu tidak selalu menyengkan,  dan kalau di dalam kehidupan itu tidak semuanya menghibur dan remeh-temeh, tetapi juga ada hal-hal yang substansial. Ketika merka megalami hal-hal yang berat, membosankan, membutuhkan perjuangan, orang akan kembali mencari hiburan, untuk melupakan masalah yang mereka hadapi. Melalui hiburan mereka seolah memiliki kehidupan yang menyengkan, bebas dari permasalahan, bebas dari hal-hal yang substansial.

Sebagai contoh, ketika orang baru saja mendapat masalah di kantor, maka ketika pulang dari kantor, ia akan cenderung mencari hiburan, entah itu menonton televise atau melalui media-media lain yang menyajikan hiburan. Contoh lain, ketika mahasiswa dihadapkan dengan tugas ujian akhir yang banyak, mereka akan mengeluh, kenapa belajar itu harus susah, kemudian mereka akan mencarai hiburan untuk lari dari kenyataan yang mereka hadapi. Ini akan berlangsung secara terus-menerus, ketika orang mendapatkan masalah atau hal-hal yang sulit mereka akan lari pada hibutran. Dengan demikian hiburan merupakan candu dalam kehidupan masyarakat, hiburan menjadi cara orang untuk lari dari kenytaan hidup.

Layaknya narkoba, semakin sering  orang memakai narkoba maka ia akan semakin kecanduan, dan akan semakin ketergantungan dengan narkoba. Hal ini sama dengan hiburan, semakin sering orang diterpa acara-acara hiburan, hal-hal yang remeh- temah, maka pengaruh acara-acara tersebut terhadap persepsi mereka kalau kehidupan itu harus menghibur, menyengkan, dan tidak perlu mimikirkan hal-hal substansial akan semakin kuat. Kalau sudah seperti itu, ketergantungan mereka akan hiburan akan semakin tinggi, kerena pada dasarnya hidup itu tidak selalu menghibur dan menyengkan. Ketika hiburan ini menjadi candu bagi masyrakat, maka hal ini akan semakin melanggengkan  industry hiburan.

Kesimpulannya, ketika  televisi, media cetak, online, dikelola dengan logika industry, maka apa yang disajikan di dalam media-media tersebut harus bisa membuat orang tertarik untuk manyaksikannya. Untuk itu semuanya di sajikan dengan cara hiburan, atau apa yang disajikan di televise dan media-media lainnya hayalah hal-hal yang remeh-temeh, yang sifatnya untuk hiburan. Dan karena di kelola dengan logika industry, produk hiburan tersebut dipasrkan dan didistribusikan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Sehingga masyarakat menerima hal tersebut sebagai suatu yang wajar, dan memang sudah seharusnya begitu. Katika masyarakat sudah menerima tersebut sebagai suatu yang wajar dan  sudah  seharusnya, maka hal tersebut akan memepengaruhi persepsi orang mangenai kehidupan.

Orang akan mempersepsikan kalau kehiduapan itu harus menyenangkan, menghibur, dan tidak perlu malakukan hal-hal yang substansial. Padahal dalam kehidupan nyata, kehidupan itu penuh dengan kesulitan,maslah-maslah, tantangan dan perjuangan. Ketika apa yang meraka alami di kehidupan nyata tidak seperti apa yang mereka persepsikan, mereka akan mencari dan terus mencari hiburan untuk sebagai cara mereka untuk mendapatkan kehidupan seperti apa yang mereka persepsikan. Dengan demikian hiburan akan menjadi candu dalam kehidupan masyarakat. Ketika hiburan menjadi candu dalam kehiudpan masyarakat, maka orang akan menganggap kalau hiburan itu sebagai kebutuhan yang sangat penting, dan mereka akan tergantung pada konten-konten hiburan, baik yang ada di televise, media cetak, maupun media online.

Bukan suatu hal yang salah jika kita membutuhkan melihat dan menyukai acara-acara hiburan. Tetapi akan menjadi permasalahan jikalau  semua orang menjadi hanya bergantung dan berfokus  pada acara-acara hiburan dan menerima itu semua yang disampaikan secara begitu saja, tanpa menganalisis yang mana yang benar dan yang mana yang salah.  Supaya orang tidak menerima begitu saja apa yang dia baca, apa yang dia lihat, orang tersebut harus mempunyai pengetahuan mengenai pengaruh industry hiburan dan kesadaran mengenai apa yang dia baca dan dia lihat. Ketika orang tidak memiliki pengetetahuan dan tidak bisa berpikir dengan sadar maka, orang kan menrima begitu saja apa yang mereka lihat melalui produk-produk industri hiburan tersebut. Akibatnya,  apa yang orang persepsikan mengenai kehidupan dipengaruhi oleh apa yang mereka dapatkan melalui, televisi, majalah, film,musik, radio, koran, yang kebanyakan menyajikan hiburan. Sehingga akan terbentuk relaitas dunia ke dua, dimana kehidupan itu harus menyenagkan, harus menghibur, harus santai. Dan kalau sudah sperti itu industry hiburan akan hadir sebagai candu dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Postman, Neil. Menghibur Diri Sampai Mati. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1985

Armando Ade. Materi Kuliah Industri Informasi dan Hiburan. Ilmu Komunikasi FISIP UI. 2010/2011.

Malik Abdul. (26 Desember 2008). Pengaruh Industri Media Terhadap Industri Hiburan.Dipetik 30 Mei 2011, dari malikinworld.blogspot.com :

http://malikinworld.blogspot.com/2008/12/pengaruh-industri-media-terhadap_25.html

Rahman Abdul.( 2006 ). Pengaruh Acara Budaya Siaran Televisi Di Masyarakat. Dipetik dari Jurnal Dakwah”Risalah” :

http://idb2.wikispaces.com/file/view/ok2006.pdf

Kerahasiaan dan Kepentingan Umum : Kasus Humas

 

Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada diantara kita yang bekerja menjadi seorang humas atau Public Relaitions di Institusi pemerintahan atau perusahaan swasta. Dalam pekerjaanya seorang Public Relations atau humas dituntut agar dapat menciptakan, memelihara, dan meningkatkan imege positif dari institusi atau lembaga tempat dia bekerja. Untuk memenuhi tuntutan profesinya, seorang humas  harus mempunyai kempauan sebagai image maker, problem solver, dan serta memiliki kemampuan negosiasia dan persuasi yang handal.

Seorang praktisi humas yang bekerja disebuah instasi atau perusahaan harus menjaga nama baik dan reputasi instansi atau perusahaan yang diwakilinya . Dalam melakukan tugasnya untuk menjaga nama baik dan reputasi kliannya seorang praktisi humas harus membela kepentingan-kepentingan kliennya. Seorang praktisi harus mampu menciptakan image positif dari instansi yang diwakilinya. Seorang praktisi humas juga harus mampu menyelesaikan isu-isu yang muncul mengenai instansi atau perusahaan tempat dia bekerja. Humas harus bisa memastikan isu atau pemberitaan negative  yang muncul mengenai perushaan yang diwakilinya tidak menyebar ke masyarakat dan mejadi krirs bagi prusahaan.

Oleh sebab itu sering kali karena tuntun profesinya seorang humas harus merahasiakan informasi negative mangenai perusahaan atau instansi yang diwakilinya. Pada saat ada informasi negative mengenai perusahaan, Miaslnya, perusahaan mengali masalah atau kerugian, humas harus bisa menjaga informasi tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Kalaupun informasi negative tersebut sudah diketahui oleh orang lainnya, biasnya sudah tugasnya humas untuk memastikan isu negative tersebut tidak menyebar lebih luas, apalagi samapai ke media.

Jadi secara tidak langsung seorang praktisi humas dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan mengenai informasi-informasi negative mengenai perusahaan.  Namun di lain sisi seorang praktisi humas juga mempunyai peran sebagai penyampai informasi dari perusahaan ke publicnya, yaitu masyarakat dan sebaliknya. Dalam menyampaikan informasi tentu saja seorang praktisi humas di tuntut untuk menyampaikan informasi secara benar atau apa adanya. Dalam hal ini berarri seorang praktisi humas tidak boleh menutup-nutupi sebgain informasi atau hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja ke pada publik. Praktisi humas harus menyampaikan semua informasi mengenai perusahaan secara benar dan terbuka, apabila informasi tersebut memang berhak diketahui oleh public.

Intinya di suatu sisi seorang humas dituntut oleh klien atau instansi tempai ia bekerja untuk menjaga kerahasiaan informasi negative mengenai instasi yang diwakilinya. Namun, disisi lain seorang humas juga berkewajiban bersikap terbuka dan mengedepankan kepentingan public diandingkan dengan kepentingan instansi atau perusahaan tempat ia bekerja. Akan tetepi, mungkin akan sangat sulit bagi seorang praktisi humas untuk bersikap lebih mementingakn kepantingan public dari pada menjaga kerahasiaan perusahaannya.

Seorang praktisi humas yang lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan umum mungkin akan menerima resiko akan kehilangan pekerjaannya, karena di keluarkan dari instansi tempat dia bekerja. Hal inilah mungkin masih banyak praktisi humas yang mementingkan kepentingan instansi tempat ia bekerja bila dibendingkan dengan kepentingan public. Hal ini memang menjadi delima yang mungkin melanda sebagaian besar praktisi humas. Lalu bagaimana seorang praktisi humas mengahadapi delima ini? Bagaiamana caranya praktisi humas bisa mengutamakan kepentingan public sementara ia di tuntut untuk menjaga kerahaasiaan perusahaan tempat ia bekerja?

Teori

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memutuskan tindakan apa yang seharusnya harus dilakukan oleh seorang praktisi humas kita harus kembali kepada etika. Etika Dalam menjalankan sebuah profesi kita tentu saja harus memiliki pedoman dalam menentukan tindakan dan keputusan yang akan kita ambil.  Pedoman-pedoman tersebut sebenarnya sudah ada di dalam etika.  Etika dan etik (Kode Etik) merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat, yang banyak menyinggung nilai-nilai atau norma-norma moral yang bersifat menentukan atau sebagai pedoman sikap tindak atau prilaku sebagai seorang yang menyandang suatu profesi tertentu.

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya yaitu ta etha berarti adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki tiga arti yaitu: (a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (c) nilai mengenai tindakan yang benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat.

Secara istilah etika mempunyai tiga arti: pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Ketiga, ilmu tentang yang baik atau buruk. Jadi etika adalah ilmu mengenai apa yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk, yang lebih baik dan lebih buruk, yang dijadikan pedoman dalam dunia professional untuk menentukan keputusan yang akan diambil dalam menjalankan profesinya.

Secara umum etika mencakup tiga bagian, yaitu; Mete Etika, Etika Normatif, dan Etika Terapan. Yang pertama Meta Etika, merupakan segala studi mengenai karakteristik atau sifat etika. Misalanya meliputi kebaikan, kebenaran, keadilan,dan kejujuran. Yang kedua Etika Normatif, berkenaan dengan pengembangan teori, aturan, dan prinsip prilaku moral(moral coduct).

Yang ketiga adalah Etika Terapan Berkenaan dengan pemecahan masalah etika yang terjadi di dalam masyarakat. Etika terapan bersumber dari metaetika dan prinsip dan aturan umum etika normatif yang berkaitan dengan isu-isu dan kasus-kasus nyata etika. Etika terapan dirancang untuk memandu kita di tengah lingkungan dunia-nyata.  Termasuk untuk membahas megenai kerahasiaan dan kepentingan public ini kita akan mengunakan etika terapan. Karena kasusnya di bidang humas maka etika terapa yang akan kita gunakan adalah etika di bidang humas, yaitu etika profesi humas. Etika terapan juga sering dikenal dengan sebutan etika profesi.

Etika Komunikasi

Etika komunikasi tidak hanya berhenti pada masalah perilaku aktor komunikasi (wartawan, editor, agen iklan, dan pengelola rumah produksi). Etika komunikasi berhubungan juga dengan praktik institusi, hukum, komunitas, stuktur sosial, politik, dan ekonomi. Maka, aspek sarana atau etika strategi dalam bentuk regulasi sangat perlu. Etika komunikasi memiliki tiga dimensi yang saling terkait satu sama lain, yaitu tujuan, sarana, dan aksi komunikasi itu sendiri.

Tiga Dimensi Etika Komunikasi

Pertama, dimensi yang langsung terkait dengan perilaku aktor komunikasi, yaitu aksi komunikasi. Perilaku aktor komunikasi hanya menjadi salah satu dimensi etika komunikasi, yaitu bagian dari aksi komunikasi (politics). Aspek etisnya ditunjukkan pada kehendak baik untuk bertanggung jawab. Kehendak baik ini diungkapkan dalam etika profesi dengan maksud agar ada norma intern yang mengatur profesi.

Dimensi yang kedua, yaitu sarana (polity). Dimensi ini memfokuskan pada sistem media dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan informasi yang mendasari hubungan produksi informasi. Dimensi sarana meliputi semua bentuk regulasi oleh penguasa publik dan stuktur sosial yang direkayasa secara politik menganut prinsip timbal balik. Sedangkan dimensi tujuan (policy) menyangkut nilai demokrasi, terutama kebebasan untuk berekspresi, kebebasan pers, dan juga hak akan informasi yang benar. Dalam Negara demokratis, para actor komunikasi, peneliti, asosiasi warga Negara, dan politisi harus mempunyai komitmen terhadap nilai kebebasan tersebut. Negara harus menjamin serta memfasilitasi terwujudnya nilai tersebut.

Etika Profesi Humas

KODE ETIK PROFESI

ASOSIASI PERUSAHAAN PUBLIC RELATIONS INDONESIA

(APRI)

Pasal 1 Norma-norma Perilaku Profesional

Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi serta masyarakat luas.

Pasal 2 Penyebarluasan Informasi

Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi.

Pasal 3 Media Komunikasi

Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi.

Pasal 4 Kepentingan yang tersembunyi

Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan, dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik.

Pasal 5 Informasi Rahasia

Seorang anggota (kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya, atau yang diperolehnya, secara pribadi, dan atas dasar kepercayaan, atau yang bersifat rahasia, dari kliennya, baik di masa lalu, kini atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan

Pasal 6 Pertentangan Kepentingan

Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling pertentangan atau saling bersaing, tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, denganterlebihdahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait.

Pasal 7 Sumber-sumber Pembayaran

Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai maupun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut, dari sumber mana pun, tanpa persetujuan jelas dari kliennya.

Pasal 8 Memberitahukan Kepentingan Keuangan

Seorang anggota, yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi, tidak  akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Pasal 9 Pembayaran Berdasarkan Hasil Kerja

Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien, berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan.

Pasal 10 Menumpang-tindih Pekerjaan Anggota Lain

Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi, calon majikan atau calon langganan yang potensial, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajibannya untuk memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang akan dilakukannya terhadap klien tersebut. (Sebagian atau seluruh pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi anggota mengiklankan jasa-jasanya secara umum).

Pasal 11 Imbalan Kepada Karyawan Kantor-kantor Umum

Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun, dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya (atau kepentingan klien), kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Pasal 12 Mengkaryakan Anggota Parlemen

Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan atau pelaksana, akan memberitahukan kepada Ketua Asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua Asosiasi akan mencatat hal tersebut  dalam suatu buku catatan yang khusus dibuat untuk kep[erluan tersebut. Seorang anggotaasosiasi yang kebetulan juga menjadi anggota parlemen wajib memberitahukan atau memberi peluang agar terungkap, kepada ketua, semua keterangan apapun mengenai dirinya.

Pasal 13 Mencemarkan Anggota-anggota Lain

Seorang anggota tidak akan dengan itikad buruk mencemarkan nama baik atau praktik profesional anggota lain.

Pasal 14 Instruksi/Perintah Pihak-pihak Lain

Seorang anggota yang secara sadar, mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode ini.

Pasal 15 Nama Baik Profesi

Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi, atau profesi public relations.

Pasal 16 Menjunjung Tinggi Kode Etik

Seorang anggota wajib menjunjung tinggi kode etik ini, dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi kode etik, serta dalam melaksanakan keputusankeputusan tentang hal apapun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Apabila seorang anggota mempunyai alasan untuk berprasangka bahwa seorang anggota lain terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kode etik ini, maka ia berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Asosiasi. Semua anggota wajib mendukung Asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakna kode etik ini, dan Asosiasi wajib mendukung setiap anggota yang menerapkan dan melaksanakan kode etik ini.

Pasal 17 Profesi Lain

Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai Kode Etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam kegiatan apapun yang dapat mencemarkan Kode Etik tersebut.

Contoh Kasus

Tidak Transparan, Sekjen DPR Diadukan ke KIP

Sebelumnya, ICW mengajukan keberatan akibat ditolaknya permintaan informasi laporan hasil studi banding anggota DPR RI ke beberapa negara kepada sekjen DPR. Hal ini dilakukan, setelah sebelumnya ICW telah mengajukan permintaan informasi tersebut kepada Humas DPR dan diterima langsung Humas DPR yang ditandatangani Indah Kurnia pada tanggal 26 November 2010.

Tetapi hingga saat ini. Sekjen dan pejabat yang berwenang dalam pelayanan informasi publik belum merespons permintaan informasi tersebut. “Surat 23 November 2010 belum direspon, menurut Undang-Undang KIP, jika dalam 14 hari tidak direspons maka kami memberi surat keberatan,” ungkap Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Abdul Dahlan di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.

Dahlan mengancam, bila dalam batas waktu 30 hari Kesetjenan DPR tidak juga mau . memberikan laporannya, baik terkait hasil kunjungan maupun penggunaan anggarannya, maka ICW akan melaporkannya ke Komisi Informasi Publik (KIP). “Kami menyampaikan kepada sekjen dan jika 30 hari tidak direspons, kami akan sengke-takan ke komisi informasi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi,” tandasnya(Dikutip dari Suara Karya.com edisi 07 Feb 2011)

Analisis Kasus

Dari kasus diatas dapat dilihat kalau humas DPR tidak mau memberikan laporan hasil studi banding yang telah di lakukan angota DPR kepada ICW.  Padahal ICW disini merupakan sebuah lembaga yang mewakili public, dengan demikian kepentingan ICW tersebut adalah kepentingan publik. Jelas hal ini melanggra kode etik profesi humas. Dalam kasus ini berdasarkan analisis saya humas DPR sudah melanggar kode etik profesi humas, yaitu :

Pasal 1 Norma-norma Perilaku Profesional

“Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi serta masyarakat luas”

Humas adalah fungsi komunikasi masyarakat sehingga suka atau tidak suka ia memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran.  Kode etik asosiasi profesi PR menyediakan bab dan pasal yang mengharuskan pengungkapan kebenaran, pada pasal satu diatas dijelaskan kalau seorang praktisi humas harus menghargai kepentingan umum. Dalam pasal tersebut juga disebutkan kalau seorang praktisi humas harus bersikap adil dan jujur termasuk kepada msyarakat. Seharusnya humas DPR harus memberikan informasi yang dibutukan oleh ICW.

Peter O’Malley membandingkan praktisi humas dengan pengacara. Seorang pengacara bisa tetap membela kliennya meskipun tau ia bersalah. Apa yang didukung oleh pengacara tersebut adalah sebuah keyakinan dalam sistem hukum dan hak setiap setiap orang untuk menjalani sebuah proses peradilan. Namun, dalam humas tidak ada institusi seperti ini. Dengan demikian, praktisi humas tidak terikat untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh klien mereka, dan tidak etis jika mereka berbohong atas nama klien mereka, bahkan jika ini atas perintah klien mereka.

Maka seharusnya, humas DPR memberikan informasi yang dibutuhkan oleh ICW. Informasi ini juga merupakan untuk kepentingan umum atau kepentingan public. Tidak etis jika humas DPR tidak memberikan informasi yang berguna untuk kepentingan publik. Dalam hal ini ICW adalah perwakilan public untuk menyelidi kejelsan dari studi banding yang dilakukan oleh agota DPR. Seharusnya public atau masyarakat luas berhat mengetahui hasil dari studi bnading tersbut, karena DPR merupakan perwakilan dari rakyat atau masyarakat.

Kemudian humas DPR disini jelas sudah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-undang ketebukaan informasi publik, publik berhak mendapatkan informasi publik. Informasi publik yang dimasud sudah diterangkan dalam pasal 14 Undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam Undang-undang Keterbukan Informasi Publik juga sudah dijelakan informasi yang dikecuaikan untuk diberikan kepada publik. Kalau dilihat dari jenis informasi yang di minta oleh ICW kepada humas DPR adalah termasuk informasi yang berhak diketahui oleh publik. Oleh sebab itu seharusnya humas DPR memberikan Iinformasi mengenai laporan studi banding yang dilakukan oleh angota DPR yang di minta oleh ICW.

Dalam kode etik profesi humas memang ada pasal mengenai kerahasian informasi. Pasal tersebut berbunyai :

” Seorang anggota (kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya, atau yang diperolehnya, secara pribadi, dan atas dasar kepercayaan, atau yang bersifat rahasia, dari kliennya, baik di masa lalu, kini atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan”

Dalam pasal tersebut memang dijelaskan kalau seorang praktisi humas dilarang menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan dan yang bersifat rahasia untuk memperoleh kepentingan pribadi atau kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. Tapi kalau dilihat dalam konteks dalam pasal tersebut, sorang praktisi humas memang dilarang menyampaikan informasi kalau memang informasi tersebut di perolehnya atas dasar kepercayaan atau bersifat rahasia. Dalam hal ini mungkin humas sudah berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi tersebut sebelum informan mau memberikan informasi kepadanya, maka sudah seharusnya humas menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Hal ini berbeda dengan informasi yang diminta oleh ICW, informasi yang diminta adalah informasi yang bukan bersifa rahasia dan bukan informasi yang diperolah oleh humas atas dasar keperccayaan, informasi tersebut adalah informasi laporan studi banding angota DPR. Dimana DPR ini adalah wakil dari masyarakat, maka sudah barang tentu masyarakat atau publik berhak mendaatkan dan mengetahui informasi tersebut.

Mungkin sebagai seorang praktisi humas, humas DPR harus lebih memahami lagi kode etik profesi humas dan juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kode etik profesi humas jelas sekali disebutkan kalau seorang praktisi humas harus menjungjung tinggi kepentingan publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga sangat jelas bagiamana kepentingan publik harus di utamakan.

Mungkin benar sorang humas bekerja pada kliennya dan harus menjaga nama baik kliennya. Tapi dalam melaksanakan pekerjaannya sorang praktisi humas tetap harus mengutamakan kepentingan publik. Kepentingan publik harus lebih untama dari pada kepentingan perusahaan atau lembaga yang diwakilinya. Kepentingan publik merupakan kepentingan orang banyak. Maka kalau ada informasi perusahaan yang menyangkut kepentingan publik humas harus memberikan informasi tersebut kapada publik.

Isu mengenai kerahsiaan dan kepentingan informasi publik dalam profesi humas hendak nya dilihat dari pendekatan teori etike Teleologi. Teori etika ini dikemukakan oleh filosof John Stuart Mill. Etika ini juga disebut sebagai utilitarianisme. Etika teleologi merupakan etike yang membawa kebahagian (atau kesenangan) terbesar bagi orang banyak. Jadi dalam teori etika teleologi ini sesuatu dikatakan beretika kalau membawa kebahagaian bagi orang banyak. Kalaimat mambewa kebahagian bagi orang banyak ini kalau kita terjemahkan sama artinya dengan mengutamakan kepentingan publik.

Seorang humas di tuntut untuk mengunggkapakan kebenaran dan menjunjung tinggi kepentingan publik. Oleh sebab itu praktisi humas harus meggunakan teori etika telelogi dalam memutuskan anatara kerahasiaan dan kepentingan publik. Kepentingan publik harus menjadi pedoman bagi seorang praktisi humas dalam mengambil keptusan. Dengan berpedoman kepada etika maka seorang praktisi humas akan mencapai summbum bonum atau kebajikan tertinggi dalam dunia professional.

Kebajikan tertinggi ini akan menimbulkan respek dan kepercayaan masyarakat kepada praktisi humas tersebut. Dan secara tidak langsung respek dan kepecayaan masyarakt akan juga di dapatkan oleh lembaga yang di wakili oleh humas tersebut. Jadi sebenarnya apabila humas dan lembaga mau mengedepakan kepentingan publik dengan memberikan informasi yag dibutuhkan publik, humas dan lembaga tersebut tidak perlu marasa khawatis citra perusahaannya akan buruk karena masyarakt mejadi tau mengenai keburukannya. Akan tetapi dengan sikap terbuka, jujur dan mengedepankan kepentingan publik, akan membuat humas dan perusahaan tersebut mendapatkan kabajikan tertinggi dimata publik, karena telah bersikap jujur dan terbuka kepada publik. Akhirnya publik akan merasa respek dan percaya kepada humas dan perusahaan atau lembaga tersebut.

Misalnya ketika ICW meminta informsi mengenai laporanstudi banding anggota DPR kepada humas DPR, sehrusnya humas DPR langsung memberikannya. Humas DPR tidak usah takut hla tersebut akan membuat citra DPR akan menjadi buruk, sekalipun  laporan tersebut hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Humas DPR harus menjelaskan apa yang benar, jujur dan terbuka untuk mengutamakan kepentingan publik. Dengan demikian walaupun ada keslahan atau penyalahgunaan dalam studi banding tersbut, publik akan tetap respek karena DPR melalui humasnya sudah mau terbuka dan mengutamakan kepentinagan publik. Dan pada akhirnya rasa respek masyarakat akan menjadi rasa kepercayaan masyarakat kepada DPR.

Ketika seorang praktisi humas bertindak sesuai dengan kepentingan publik, maka tidak akan ada masalah yang muncul. Karena dalam etika profesi humas seorang praktisi humas memang harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, klein ataupun kelompok tertentu.

Saran Etika Komunikasi Yang Seharusnya Digunakan

Dalam etika dan etika komunikasi khususnya, semua atruan mengaenai kerahsiaan dan kepentigan public bisa kita dapatkan. Di dalam etika semua itu sudah diatur. Dalam etika komunikasi, khususnya etika profesi humas, aturan mengenai kerahasiaan itu sudah ada. Kapan kita harus menjaga kerahasiaan informasi yang kita dapatkan dan kapan pula kita bisa menyebarluaskan dan memberikan informasi yang kita dapatkan untuk kepentingan public.

Dalam etika profesi humas, anatara kerahasiaan dan kepentingan public sama pentingya. Namun untuk studi kasus mengenai ICW yang meminta informasi kepada DPR harus dilihat dari persepktif Teleologis. Teori etika ini dikemukakan oleh filosof John Stuart Mill. Etika ini juga disebut sebagai utilitarianisme, yang membawa kebahagian (atau kesenangan) terbesar bagi orang banyak. Menurut teori ini dalam mengambil keputusan yeng berknaan dengan etika, kita harus melihat dampak dari keputusan yang diambil. Dampak dari keputusan yang di ambil harus membawa kebahagian bagi orang banyak atau dalam arti lainnya dampak baiknya harus lebih besar dari dampak buruknya.

Sehingga, kalau kita hubungan dengan kasus ICW yang meminta informasi kepada humas DPR mengenai laporan studi banding anggota DPR. Seharusnya, humas DPR menggunakan teori etika Teleologis dalam mengambil keputusan. Humas DPR harus melihat dampak yang di timbulkan apabila ia memberikan informasi tersebut dan apabila ia tidak memberikan informasi tersebut. Dampak yang timbul apabila ia tidak memberikan informasi tersebut adalah ia akan dan DPR telah melanggar UU Keterbukaan Imformasi Publik. Selain itu karena ia tidak mmberikan informasi mengenai laporang hasil studi banding anggota DPR, ICW tidak bisa mengatahui kebenaran dari laoran studi banding tersebut. Dengan kata lain keputusan yang humas DPR ambil mangakibatkan dampak buruk atau dampak negative, hal ini tidak sesuai dengan teori etika Teleologis.

Seharusnya humas DPR mengambil keputusan untuk memberikan informasi tersebut, dengan mempertimbangakan dampak negative/buruk yang akan muncul bila ia tidak memberikan informasi. Dengan memberikan informasi tersebut, humas DPR telah menerpkan teori etika Teleologis, yaitu dengan mengedepakan kebahagian orang lain, atau dengan kata lain mengedepakan kepentingan public dalam mengambil keputusan. Katika humas DPR memberikan informasi tersebut juga tidak akan menyebabkan DPR manjadi teracam. Jadi tidak ada alasan yang kuat bagi humas DPR untuk tidak memberikan informasi tersebut.

Intinya dalam mengambil keputusan seorang praktisi humas, harus mengedapan kepentingan public, oleh sebab itu seorang praktisi humas harus mengunkan perspek teleologis karena antara tuntutan profesi humas dan pandangan teori etika teeologis mempunyai pandangan yang sama, yaitu  sama-sama mengutamakan keptingan atau kebahagian orang.

Daftar Pustaka

Karya Suara. (07 Feb 2011). ICW: Tidak Transparan, Sekjen DPR Diadukan ke KIP. Dipetik Mei 26, 2011, dari Kompas.com:  http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=272127