Polemik “New BP Migas” (SKK Migas) Bisa Ancam Stabilitas Industri Migas Nasional

Polemik mengenai bentuk lembaga yang berhak mengelola  Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  belum seutuhnya menemukan titik temu seutuhnya. Presiden SBY sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahu 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.uran Presiden tersebut memberikan landasan hukum bagi SKK migas untuk melakukan pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas. Namum, masih banyak pihak yang menganggap SKK Migas sama halnya dengan BP Migas. Ada pihak yang mengatakan SKK Migas sudah lebih baik dibandingkan dengan BP Migas. Dalam hal ini sudah ada yang mengawasi kinerja dari SKK Migas. Pendapat lain mengatakan SKK Migas hanya ganti “baju”, tak ada ubahnya dari BP Migas, sehingga dianggap tetap inkonsistensi.

Menurut saya polemik ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus berlanjut. Saya takut, tidak akan pernah ada yang namanya kepastian dalam industri migas di Indonesia. Eksesnya, bangsa kita juga yang akan mengalami kerugian. Bukan tidak mungkin, hal ini bisa mengancam stabilitas industri Migas nasional jika dibiarkan terus berlanjut. Dalam hal perbedaan pendapat, kita tidak usah saling mengencangkan urat leher. Kita jangan sampai merasa pendapat kitalah yang paling benar dan harus diterima. Menurut saya sebaik-baiknya keputusan, adalah yang disepakati bersama dan disetujui semua pihak. Saya yakin kita semua ingin memberikan yang terbaik bagi pengelolaan industri Migas kita.

Menyibak Tabir Dibalik Pembubaran BP Migas

Inilah yang terjadi di negara ini, orang yang belum tentu bersalah bisa di tembak mati. Tetapi orang yang sudah jelas-jelas salah, bisa bebas berkeliaran. Begitupun dalam hal pemerintahan. Sebuah lembaga yang baru dituduh berpotensi mengakibatkan inefisiensi dapat dengan mudah langsung dibubarkan. Tetapi, sebuah lembaga yang jelas-jelas selalu merugi, dari dulu sampai sekarang tidak pernah dibubarkan atau mendapat teguran. Bahkan para pemimpin lembaga tersebut malah bisa dengan seenaknya menyebabkan kerugian/inefisiensi berpuluh-puluh triliun. Semua bisa terjadi di negara ini. Semuanya bisa diatur, sesuai dengan kepentingan orang-orang yang berkuasa dan "orang" yang mengusai para penguasa negara ini.