Kisruh mengenai pengelolaan
blok-blok migas nasional tak kunjung selesai. Beberapa pihak ngotot mengingkinkan
pengelolaan blok-blok migas diberikan kepada nasional (BUMN) dalam hal ini
Petetamina. Entah apa yang ada dipikiran
orang-orang ini, benarkah isu kepentingan rakyatyang mereka perjuangkan atau hanya demi memuluskan kepentingan pribadi
mereka. Inilah yang masih saya ragukan, sebab menurut saya bobroknya
pengelolaan migas nasional bukan karena asing atau non asing. Tapi soal
bagaimana kinerja pemerintah mengawasi dan mengontrol pengelolaan migas
nasional. Asing dan non asing itu sama saja, nasional juga kalau mentalnya
perampok tetap saja perampok.
Pemerintah harusnya mempunyai power yang kuat untuk mengontrol dan menentukan
nasib pengelolaan migas nasional. Pertimbangan terpenting adalah siapapun yang
mengelola blok migas nasional, harus bisa dan mau dikontrol oleh pemerintah.
Jadi dasar pertibangnya bukan siapa yang akan mengelola, tetapi bagaimana
mengotrol pengelolaan migas nasional supaya efisien, trasnparan dan berpihak
kepada kepentingan rakyat Indonesia, itu saja. Kita harus berdaulat, harus
punya power, kalau pemerintah punya power perusahaan asing seharus sebagai
pekerja dalam mengelola migas kita, jadi tidak ada maslah dengan perusahaan
asing. Tetapi pemerintah mampu tidak untuk membuat mereka mengikuti aturan main
di negara kita.
