BLOK MIGAS : "ASING" ATAU "NASIONAL", KALO "PERAMPOK" SAMA SAJA

Kisruh mengenai pengelolaan blok-blok migas nasional tak kunjung selesai. Beberapa pihak ngotot mengingkinkan pengelolaan blok-blok migas diberikan kepada nasional (BUMN) dalam hal ini Petetamina.  Entah apa yang ada dipikiran orang-orang ini, benarkah isu kepentingan rakyatyang mereka perjuangkan  atau hanya demi memuluskan kepentingan pribadi mereka. Inilah yang masih saya ragukan, sebab menurut saya bobroknya pengelolaan migas nasional bukan karena asing atau non asing. Tapi soal bagaimana kinerja pemerintah mengawasi dan mengontrol pengelolaan migas nasional. Asing dan non asing itu sama saja, nasional juga kalau mentalnya perampok tetap saja perampok.

Pemerintah harusnya mempunyai power yang kuat untuk mengontrol dan menentukan nasib pengelolaan migas nasional. Pertimbangan terpenting adalah siapapun yang mengelola blok migas nasional, harus bisa dan mau dikontrol oleh pemerintah. Jadi dasar pertibangnya bukan siapa yang akan mengelola, tetapi bagaimana mengotrol pengelolaan migas nasional supaya efisien, trasnparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, itu saja. Kita harus berdaulat, harus punya power, kalau pemerintah punya power perusahaan asing seharus sebagai pekerja dalam mengelola migas kita, jadi tidak ada maslah dengan perusahaan asing. Tetapi pemerintah mampu tidak untuk membuat mereka mengikuti aturan main di negara kita.

PETA INFRASTRUKTUR MIGAS NASIONAL (KILANG MINYAK, KILANG LNG, KILANG LPG) INDONESIA

1. Peta Infrastruktur Migas Nasional update tahun 2013

Peta tersebut meliputi peta infrastruktur pipa migas, depot migas, dan kilang migas, tengki tambun bbm, kilang LPG, dll

 2. Peta Lokasi Kilang LNG Indonesia

Peta ini mengambarkan penyebaran lokasi kilang minyak nasional. Peta lokasi kilang minyak ini bersarakan data yang diupdate tahun 2013.

 3. Peta Lokasi Kilang LPG Indonesia

Peta ini menunjukan lokasi penyebaran kilang LPG nasional yang diupdate dari data tahun 2013.

4. Peta Lokasi Kilang Minyak Indonesia

Peta ini mengambarkan dan menginformasikan peta penyebaran lokasi kilang minyak nasional. Peta lokasi berdasarkan data update tahun 2013.









Welkinson
Sumber : Kementerian ESDM

Bobroknya Penataan Sektor Energi

Kenaikan harga BBM bukan suatu hal yang aneh dan baru terjadi, Pemerintah seakan tidak punya solusi yang lebih baik. Kenaikan harga BBM dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Soekarno dan masuknya pengaruh kapitalis di tanah air. Sejarah telah mencacat setidaknya Pemerintah (Presiden) telah menaikkan harga BBM sebanyak 28 kali dalam kurun waktu 41 tahun. Artinya, rata-rata setiap 1,5 tahun (18 bulan) pemerintah menaikkan harga BBM. Selama kurang setengah abad, Pemerintah telah menaikkan harga BBM rata-rata 10.000 kali atau satu juta persen lebih mahal dari tahun 1965. (Diolah dari berbagai sumber: Pertamina, ESDM, Keppres RI, Media Massa)

Kenaikan harga BBM menyebabkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat miskin, karena dampaknya yang sistemik, berlanjut ke berbagai sektor. Ketika harga BBM naik, maka akan mempengaruhi harga-harga di sektor lainnya : sandang, pangan, papan, transportasi, dll. Bahkan sebagaian harga pangan sudah terlebih dahulu naik, ketika muncul isu harga BBM akan naik. Kondisi inilah yang membuat, apapun alasan yang dikemukan Pemerintah untuk menaikan BBM, rakyat miskin tidak akan pernah berdamai dengan Pemerintah.