Selasa, 18 Februari 2014

BP Indonesia Akan Pasok Listrik ke PLN Untuk 20 Tahun


PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama British Petroleum Indonesia (BP Indonesia) hingga saat ini telah berhasil menyuplai listrik ke Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Transmisi listrik tersebut dipasok dari kilang gas alam cair (LNG) Tangguh yang beroperasi di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Nur Pamudji, Direktur Utama PLN menyampaikan listrik yang dialirkan sebesar 4 megawatt (MW) ini merupakan tahap awalnya saja dari rencana pengaliran listrik ke wilayah lain juga. "Uji coba ini sudah sejak 5 Februari 2014 lalu, dan hari ini sudah resmi didistribusikan, jadi elektrifikasi listrik di Papua akan terus meningkat, " kata Nur, Senin (17/2).

Asal tahu saja, saat rapat hasil kinerja PLN pekan lalu (10/2), Nur melaporkan kepada Anggota Komisi VII bahwa elektrifikasi Papua Barat pada tahun 2013 lalu sebesar 75,5% dan di tahun 2014 mendatang akan ditargetkan menjadi 79%.

Pengaliran listrik ke Kabupaten Teluk Bintuni sendiri juga dilakukan secara bertahap dari 5 Februari lalu. Mulai dari pengaliran 1,8 MW, kemudian bertahap hingga mencapai beban puncak sebesar 2,4 MW. Dan terakhir, naik drastis untuk menopang beban puncak hingga 4 MW.

Awal Tahun 2014, Lifting Minyak dan Gas Turun


Hingga Februari 2014 lifting minyak dan gas bumi nasional hanya mencapai 2,01 juta barel setara minyak per hari atau 4,6% di bawah target yang ditentukan dalam APBN 2014 sebesar 2,1 juta barel setara minyak per hari.

Johanes Widjonarko, Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan lifting migas itu terdiri dari lifting minyak bumi yang mencapai 779.600 barel per hari, dan lifting gas 6.897 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd).

“Lifting minyak bumi dan gas itu masih lebih rendah dari target APBN, di mana lifting minyak dipatok 870.000 barel per hari, dan gas 6.939 MMscfd,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).

Widjonarko menuturkan rendahnya lifting migas itu disebabkan anjloknya produksi pada awal tahun ini. Hingga 12 februari 2014, produksi minyak mencapai 790.300 barel per hari, sedangkan gas 8.196 MMscfd.

Menurutnya, buruknya cuaca beberapa waktu lalu menjadi faktor utama rendahnya produksi pada awal tahun ini. Putusnya hawser floating storage offloading (FSO) Cinta Natomas membuat negara kehilangan potensi produksi 7.300 barel per hari, kebocoran hose FSO Albherka juga menghilangkan potensi produksi hingga 3.900 barel per hari.

Pemerintah Segera Tambah Kouta Lelang PLTS


Pemerintah berencana menambah kuota lelang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) fotovoltaik setelah 82 lokasi selesai dilelang pada Juli 2014 mendatang.

Alihudin Sitompul, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan untuk mendukung rencana itu, pihaknya akan mempercepat pelelangan wilayah PLTS agar selesai sesuai target. Hingga Februari, pemerintah mencatat baru 11 wilayah yang sudah mengikuti lelang.

"Pembangunan PLTS yang terdekat akan dibangun oleh LEN di Kupang, Nusa Tenggara Timur, " ujarnya, Senin (17/2).

PT LEN Industri (Persero) telah memenangkan tender di Kupang untuk membangun PLTS berdaya 5 Mega Watt (MW). Untuk pembangunan pembangkit dari matahari itu, investasi perusahaan pelat merah tersebut senilai Rp125 miliar dan wajib menyerahkan uang jaminan sebesar 20% dari total investasi.

Selain Kupang, wilayah yang akan dikembangkan untuk PLTS adalah Atambua di Nusa Tenggara Timur. Kapasitas terpasang PLTS di Atambua sebesar 2 MW, sedangkan wilayah lain yang akan diumumkan dalam waktu dekat adalah Gorontalo dan Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Bea Keluar Mineral Bukan Untuk Keuangan


M Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengatakan bea keluar untuk ekspor mineral bukan untuk meraup keuntungan semata.

Chatib menyatakan Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung kepada sumber daya alam mentah dan buruh murah. Bila harga energi dan komoditas mengalami penurunan, maka pendapatan Indonesia pun akan terganggu karena selama ini masih bergantung pada ekspor berupa komoditas dan energi.

"Ada kekhawatiran mengenai pajak bea keluar ekspor untuk mineral. Saya ingin katakan bahwa tujuan itu bukan untuk revenue collection. Kalau memang inginnya begitu (revenue collection), sumbernya dari pajak. Tapi ini bea keluar tujuannya bahwa smelter harus dibangun di Indonesia. Value added dibangun di Indonesia," kata Chatib seperti dilansir Kompas di Hotel Dharmawangsa, Kamis (30/1).

Penetapan bea tersebut merupakan instrumen fiskal untuk memaksa pengusaha agar membangun smelter di Indonesia. Chatib mengatakan selama ini tidak terlihat ada dorongan untuk membagun smelter.

"Dalam 5 tahun undang-undang dibuat tidak ada tekanan untuk membangun smelter disini. Jadi kita tidak boleh mengulangi kesalahan yanag sama," ujar dia.

Pemilik IUP dan Kontrak Karya Dapat Perlakuan Berbeda


Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) dapat perlakuan berbeda terkait larangan ekspor dan kewajiban penghiliran mineral dalam negeri.

Perbedaan perlakuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1/2014 yang dipublikasikan situs Sekretariat Kabinet yang dikutip dari Bisnis Indonesia, Jumat (24/1/2014).

Peraturan Pemerintah No.1/2014 tentang mineral menghapus deadline pengolahan dan pemurnian mineral yang sebelumnya ditetapkan dalam PP no. 23/2010.

Pasal 112 ayat (4) c menyatakan pengolahan dan pemurnian mineral harus dilakukan di dalam negari paling lambat 5 tahun sejak berlakunya UU no. 4/2009.

Perubahan tersebut membuat kuasa perrtambangan dan surat izin pertambangan yang dikeluarkan sebelum 2010 tetap berlaku meskipun pemegangnya belum melakukan pengolahan dan pemurnian.

Namun, penghapusan poin tersebut digantikan dengan pencatuman Pasal 112c yang mengatur kewajiban pemegang kuasa tambang melaksanakan penghiliran.

Beleid yang ditandatangani Presiden pada penghujung implementasi larangan ekspor itu menetapkan aturan yang berbeda bagi pemegan izin usaha pertambangan dan pemegang kontrak karya.

ESDM Targetkan Investasi US$ 38,83 M


Pemerintah mematok target investasi pada sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) selama 2014 sebesar US$ 38,82 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, mengatakan target investasi US$38,82 miliar itu lebih tinggi 22,6% dari realisasi investasi sektor ESDM tahun 2013 lalu yang mencapai US$31,67 miliar.

"Kami menargetkan pertumbuhan investasi sektor ESDM tahun ini. Jadi tahun politik tidak mempengaruhi perusahaan untuk berinvestasi, karena mereka terbiasa berinvestasi jangka panjang," katanya dikutip dari Bisnis Indonesia, Rabu (29/1).

Wacik menuturkan perusahaan sektor ESDM memang harus melakukan investasi jangka panjang, karena hasilnya pun untuk jangka panjang.

Ekspansi Produk ; Sinar Mas Group Bangun Pabrik Baru


Sinar Mas Group terus melakukan ekspansi dalam pengembangan produk-produk turunan minyak kelapa sawit (CPO) pada 2014 ini. Setelah mendapat kontrak perjanjian dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemasok CPO sebagai bahan bakar pembangkit listri, Sinar Mas terus melanjutkan pengembangan produk turunan CPO dengan pembangunan pabrik pengolahan (smelter) fatty acid dan fatty alcohol di Indonesia.

Menurut Managing Director PT Sinar Mas Group, Gandi Sulistiyanto, untuk proyek pengolahan produk turunan itu, perusahaan telah merogoh kocek sebesar US$ 400 juta. "Untuk pembangunan pabrik fatty acid nilai investasi sebesar US$ 100 juta. Sedangkan, fatty alcohol mencapai US$ 300 juta," ujarnya pada acara Investor Forum 3, Rabu (22/1) ini.

Untuk membangun pabrik pengolahan itu, kata Gandi, Sinar Mas mendapat sokongan dana dari luar. "Ada pinjaman dari luar, tapi belum bisa kami sebut," kata dia seperti dilansir Kontan.

70 Triliun Untuk Akuisisi PGN


Wacana untuk menggabungkan kedua perusahaan besar anak negeri yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu Pertamina Gas (Pertagas) membuat hampir semua media nasional kaget, ide gila ini memang punya alasan-alasan tersendiri. Seperti sang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang paling keukeuh menginginkan keduanya bergabung (akuisisi atau merger).

Dahlan Iskan menginginkan akuisisi itu dilakukan secara bertahap, walaupun kedua perusahaan BUMN itu sama-sama baik dan memiliki integritas tinggi dalam memajukan industri gas nasional, namun saat terjadi persaiangan usaha antara keduanya maka akan berimplikasi terhadap sirkulasi dan regulasi distribusi gas kedepan.

Ada dua sistem akuisisi versi Dahlan, antara lain dengan yaitu PGN membeli Pertagas dan opsi kedua Pertamina langsung membeli PGN.

“Ide ini untuk kejayaan bangsa dan untuk pelayanan rakyat agar lebih baik kedepannya, caranya bisa satu tahap dan bisa dua tahap, tergantung hasil kajian nanti dan untuk sementara kita masih membahasnya dulu,” tuturnya saat melakukan jumpa pers beberapa waktu lalu di kantornya pada Kamis, (16/1/2014) Jakarta Pusat.

Akuisisi PGN Rugikan BPJS Rp 468 M


Persoalan akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) oleh PT Pertamina (Persero) ternyata juga membawa kerugian bagi Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai salah satu pemilik saham publik PGN.

BPJS Ketenagakerjaan ikut menanggung rugi karena harga saham PGN yang anjlok. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 525.817.000 saham PGN.

Pada 24 Oktober 2013, saham PGAS, kode saham PGN, masih berada dilevel Rp 5.450 per saham. Lalu, pada 27 Januari 2014, saham PGAS anjlok di level Rp 4.560, itu berarti terjadi kerugian sebesar Rp 890 per lembar saham.

Jika dikalkulasikan, maka kerugian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 890 per saham dikalikan jumlah saham BPJS Ketenagakerjaan di PGAS yang sebanyak 525.817.000 lembar saham. Berarti total kerugian menjadi sekitar Rp 468 miliar.

2015, Indosmelt Akan Go Public


PT Indosmelt akan melakukan penawaran saham perdana (initial public offering) pada akhir 2015 mendatang. Indosmelt berencana akan melepas saham 49% untuk mencari dana sebesar US$ 500 juta.

Natsir Mansyur, CEO Indosmelt, mengatakan Indosmelt membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan smelter tembaga terintegerasi dengan gold refinery senilai US$1,5 miliar. Saat ini, perusahaan sudah melakukan pembicaraan dengan Bank Eksim Indonesia untuk mendapatkan pinjaman guna mendanai investasi tersebut.

“Sisanya, senilai US$500 juta kami ingin peroleh dari IPO. Setidaknya untuk membiayai investasi pembangunan gold-refinery. Kalau untuk smelter tembaga akan cari sendiri lewat bank juga,” kata Natsir di kantor Kemenperin, Senin (17/2).

Pertamina : Tak Ada Korban Jiwa Terbakarnya Kilang Dumai !



PT Pertamina (Persero) memberi penjelasan mengenai kronologi ledakan dan terbakarnya kilang Refinery Unit II Dumai di Jalan Putri Tujuh, Dumai Timur yang terjadi pada Minggu malam (16/2) lalu.

Seperti yang dikutip dalam situs resmi Pertamina, Senin (17/2). Peristiwa tersebut ketika dilakukan kenaikan temperatur pada Hydrocraking Unit (Unit HCU) 211. Lalu tiba-tiba muncul percikan api di heater 211-H-1, dan pada saat itu juga sistem langsung dimatikan.

Pertamina dan tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di heater 211 –H -1 Refinery Unit II Dumai di Jalan Putri Tujuh, Dumai Timur, satu jam setelah kebakaran terjadi atau pukul 23.38 WIB.

"Tim HSSE Pertamina dibantu unit pemadam kebakaran setempat segera melokalisir api hingga bisa memadamkannya pada satu jam kemudian," ungkapnya.

Atas pristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa, warga yang tinggal di sekitar areal kilang pagi ini sudah beraktivitas kembali, meski sebelumnya sempat panik.