Bobroknya Penataan Sektor Energi

Kenaikan harga BBM bukan suatu hal yang aneh dan baru terjadi, Pemerintah seakan tidak punya solusi yang lebih baik. Kenaikan harga BBM dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Soekarno dan masuknya pengaruh kapitalis di tanah air. Sejarah telah mencacat setidaknya Pemerintah (Presiden) telah menaikkan harga BBM sebanyak 28 kali dalam kurun waktu 41 tahun. Artinya, rata-rata setiap 1,5 tahun (18 bulan) pemerintah menaikkan harga BBM. Selama kurang setengah abad, Pemerintah telah menaikkan harga BBM rata-rata 10.000 kali atau satu juta persen lebih mahal dari tahun 1965. (Diolah dari berbagai sumber: Pertamina, ESDM, Keppres RI, Media Massa)

Kenaikan harga BBM menyebabkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat miskin, karena dampaknya yang sistemik, berlanjut ke berbagai sektor. Ketika harga BBM naik, maka akan mempengaruhi harga-harga di sektor lainnya : sandang, pangan, papan, transportasi, dll. Bahkan sebagaian harga pangan sudah terlebih dahulu naik, ketika muncul isu harga BBM akan naik. Kondisi inilah yang membuat, apapun alasan yang dikemukan Pemerintah untuk menaikan BBM, rakyat miskin tidak akan pernah berdamai dengan Pemerintah.

Kenaikan BBM dan Dampak Yang Ditimbulkan

Pemerintah memang masih memperjuangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada DPR, namun berbagai prediksi sudah banyak dimunculkan berbagai lembaga. Salah satu diantaranya berasal dari Citi Research. Citi Research menilai usulan tersebut bakal berdampak pada berbagi sendi perekonomian di Indonesia. Dalam skala lebih besar, kenaikan harga BBM bakal membuat pertumbuhan ekonomi nasional yang semula ditaksir naik 6,2%, turun menjadi 6,1%.

Proyek Small Scale LNG, Optimaliasi Pemanfaatn Gas

Kebutahan akan (Liquefied Natural Gas) LNG dari waktu kewaktu terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan akan kebutuhan LNG dipicu dari kebutuhan akan bahan bakar yang lebih bersih. Pelanggan mengharapkan sesuatu yang lebih murah, lebih effisien, dan ramah lingkungan dimana semua harapan tadi dapat diberikan oleh LNG.

Berdasarkan data, selama tahun 2002, sebanyak 12 negara telah mengekspor sebesar 5.4 TCF (sekitar 113 juta ton) dari gas alam sebagai LNG, mengalami kenaikan yang cukup besar jika bandingkan dengan tahun 1997 (tahun 1997 dari 9 negara diekspor sebesar 4 TCF (84 juta ton). Indonesia merupakan negara penghasil LNG terbesar di dunia, dimana nilai ekspornya adalah sekitar satu per lima dari total volume sedunia di tahun 2002.

Kriminalisasi di Sektor Migas

“Kriminalisasi", iya, kata tersebut terdengar tidak asing lagi  ditelinga, seolah sudah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata ‘kriminalisasi’ di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Makhluk seperti apa sebenarnya kriminalisasi ini, tidaklah terlalu penting. Tetapi, yang lebih penting dan perlu diwaspadai, istilah kriminaliasi ini sekarang berkembang menjadi isu yang mengancam dalam masyarakat. Banyak sekali isu-isu kriminalisasi yang bermunculan akhir-akhir ini, dan tentu aka nada pihak yang dirugikan atas itu semua.

Seperti yang kita ketahui bersama kata kriminalisasi awalnya ditujukan kepada sosok seseorang, contohnya penggunaan kata kriminaliasi dalam kasus Antasari Azhar, matan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian penggunaan kata kriminaliasi meluas ke lembaga, contohnya penggunaan kata kriminaliasi pada kasus KPV vs Polri. Nah, baru-baru ini muncul lagi istilah kriminaliasi korporasi. Kriminalisai korporasi ini muncul setelah mencuatnya kasus Perkara dugaan korupsi bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Honda CBR 150R

Meski tidak se bengis dan se superior si kakak, toh menurut motorplus.otomotifnet.com sang cb150r mampu menembus top speed 130 kpj. sebuah angka fantastis untuk motor seharga 22.35 jt (otr jabodetabek). Design cb sebenarnya tidak tertinggal dibanding sang lawan, apalagi kerangka trussframe dan ditambah aksesoris enginecover engine (280k)merupakan hal baru dan penulis kira mampu membuat si cb150r jadi pusat perhatian di jalanan. akselerasi tidak kalah jauh dengan sang lawan mengingat final gear rasio telah disesuaikan menjadi 45buah. Jika harus memilih, penulis akhirnya menjatuhkan pilihan pada cb150r.

Hal ini sesuai kebutuhan transportasi penulis untuk akselerasi pada perjalanan dalam kota yang macet (harian) dan kebengisan mesin dalam menempuh jarak antar kota (mudik) hehe..apapun dasar pilihan anda, utamakan kebutuhan dan smart riding. masalah selera masih bisa diurus belakangan (tinggal modif). Tapi untuk sisi kebutuhan,apa agan agan rela merogoh kocek untuk mendapatkan barang yang tidak memberikan maximum utility? apalagi bagi mereka yang mau kredit,dont overburden yourself, hehe..salam pengguna jalan yang bijak

PARTY NARKOBA RAFI AHMAD CS DIAMANKAN BNN

Raffi bersama rekannya ditangkap Badan Nasional Narkotika (BNN) karena dicurigai menggunakan narkoba pada Minggu (27/1/2013) pukul 04.00 WIB di kediaman Raffi.

Pada pengerbekan itu, BNN mengamankan 17 dari rumah rafi.  Ada tiga nama artis yang ikut tertangkap bersama Raffi Ahmad akhirnya terungkap. Mereka yang diduga sedang pesta narkoba adalah Irwansyah, Zaskia Sungkar serta yang paling mengejutkan adalah Wanda Hamidah.

Berdasarkan uji laboratorium, Raffi termasuk salah satu dari 7 orang yang positif mengandung zat psikotropika dari 17 orang yang ditahan. Meski begitu, Raffi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Polemik “New BP Migas” (SKK Migas) Bisa Ancam Stabilitas Industri Migas Nasional

Polemik mengenai bentuk lembaga yang berhak mengelola  Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  belum seutuhnya menemukan titik temu seutuhnya. Presiden SBY sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahu 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.uran Presiden tersebut memberikan landasan hukum bagi SKK migas untuk melakukan pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas. Namum, masih banyak pihak yang menganggap SKK Migas sama halnya dengan BP Migas. Ada pihak yang mengatakan SKK Migas sudah lebih baik dibandingkan dengan BP Migas. Dalam hal ini sudah ada yang mengawasi kinerja dari SKK Migas. Pendapat lain mengatakan SKK Migas hanya ganti “baju”, tak ada ubahnya dari BP Migas, sehingga dianggap tetap inkonsistensi.

Menurut saya polemik ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus berlanjut. Saya takut, tidak akan pernah ada yang namanya kepastian dalam industri migas di Indonesia. Eksesnya, bangsa kita juga yang akan mengalami kerugian. Bukan tidak mungkin, hal ini bisa mengancam stabilitas industri Migas nasional jika dibiarkan terus berlanjut. Dalam hal perbedaan pendapat, kita tidak usah saling mengencangkan urat leher. Kita jangan sampai merasa pendapat kitalah yang paling benar dan harus diterima. Menurut saya sebaik-baiknya keputusan, adalah yang disepakati bersama dan disetujui semua pihak. Saya yakin kita semua ingin memberikan yang terbaik bagi pengelolaan industri Migas kita.

Perubahan BP Migas Menjadi SKK Migas dan Keseriusan Pengelolaan Energi

Selasa (13/10/2012) menjadi catatan penting bagi dunia migas Indonesia. Bagaimana tidak, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) secara resmi dinyatakan dibubarkan oleh MK, setelah dinyatakan inkonstitusional, tidak sesuai UUD 1945. Selain keberadaan BP Migas yang dianggap inkonstitusional, MK juga menilai UU Migas yang menjadi payung hukum lahirnya badan tersebut dianggap membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Alasan pemerintah membubarkan BP Migas adalah karena kekhawatiran terjadi penyalahgunaan kekuasaan di BP Migas. Pemerintah takut, kekuasaan negara atas sektor Migas menjadi lemah. Selain itu, BP Migas juga dianggap terlalu memihak kepada asing. Dengan kata Ian, BP Migas dianggap gagal mengurangi dominasi asing terhadap sektor migas nasional. Oleh karena itu, BP Migas dianggap sudah inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Kalau dilihat dari alasan tersebut, kebijakan pemerintah untuk membubarkan BP Migas sebenarnya masih bisa diterima akal sehat. Walaupun, kalau dikaji lebih dalam kebijakan tersebut masih menyisahkan tanda tanya. Pasalnya, kebijakan tersebut diambil dengan sangat terburu-buru. Tidak ada gin tidak ada hujan, tiba-tiba BP Migas dibubarkan, tentu ada sesuatu.

Inflasi 2012 Jauh di Atas 5 %

Sampai dengan akhir tahun 2012, laju inflasi di negara ini terus melaju laksana aliran kali Ciliwung yang membuat banjir beberapa daerah di kota Jakarta. Boleh dibilang inflasi negara ini paling tinggi, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Pemerintah mengakui adanya inflasi itu, tetapi pengakuan itu tidak sepenuhnya. Sebagaimana yang diakui oleh pemerintah inflasi yang terjadi hanya 5 % nan. Mengapa saya bilang pemerintah tidak sepenuhnya dalam mengakui besarnya inflasi yang terjai ? Alasannya sudah jelas, real inflasi yang terjadi sehari-hari. Inflasi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, jauh lebih besar dari angka 5 % seperti yang diakui pemerintah. Berapa besar inflasi yang real, tidak pernah dipublis kepada publik. Semua orang seakan bungkam terhadap hal tersebut, bahkan para pengamat ekonomipun. Semua lebih memilih diam seribu bahasa, menyisakan tanda tanya dalam benak saya.

KALEIDOSKOP ENERGI NASIONAL 2012

JANUARI 2012

13  Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui  Siaran Pers Nomor: 02/Humas Kesdm/2012 Tanggal: 13 Januari 2011 menetapkan harga jual eceran bbm tertentu: bensin premium, minyak solar dan minyak tanah (kerosene) tetap.

17 Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Pelaksanaan Pengamanan Program Strategis Pemerintah di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

24  Menteri ESDM buka kerja sama sektor  energi baru terbarukan (ebt) dengan Finlandia. Pada kerja sama tersebut, Pemerintah Finlandia memberikan dana hibah sebesar 4 juta Euro untuk membiayai implementasi proyek-proyek energi terbarukan di Riau dan Kalimantan Tengah.

25 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.